DPR SALAH ALAMAT SAAT STUDI BANDING KE JERMAN

RANCANG UU KEINSINYURAN, DPR SALAH ALAMAT SAAT STUDI BANDING KE JERMAN.

Kunjungan DPR ke Jerman untuk studi banding ternyata tidak membuahkan hasil yang positif. Kunjungan ke Jerman rencananya adalah untuk studi banding terkait RUU keinsinyuran. Namun ternyata institusi yang dikunjungi oleh wakil rakyat tersebut tidak sesuai dengan misi mereka. Hal ini terungkap setelah Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman menguntit kunjungan tersebut dan kemudian mengunggah laporan mereka ke dunia maya.

Menurut PPI intitusi yang dikunjungi wakil rakyat, Deutsches Institut fur Normung (DIN) tidak ada hubungannya dengan standarisasi profesi yang terkait dengan teknik (keinsinyuran). DIN adalah lembaga standarisasi yang terkait dengan produk. Selama berlangsungnya pertemuan yang hanya berlangsung sekitar 2 jam itupun yang didapat hanya informasi umum DIN saja. Misalnya, sejarah terbentuknya DIN di Jerman dan Eropa, prosedur kerja dan hubungannya dengan kebijakan pemerintah Jerman, terutama di bidang sains dan teknologi.

PPI sendiri menyayangkan hela tersebut. Mereka mengatakan kalau hanya informasi seperti ini saja bisa didapat cukup dengan mengakses website, email, webminar, atau hanya bisa dengan mengirimkan 1 atau 2 org saja, tidak perlu sampai belasan orang. Padahal sepekan pelesiran anggota DPR di Jerman itu telah menghabiskan biaya sebesar Rp2,3 miliar.

AHOK KAGET ANGGARAN SCANNING FILE RP 350 JUTA

AHOK KAGET ANGGARAN SCANNING FILE RP 350 JUTA

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama terkaget- kaget saat mendengar paparan Dinas PU pada saat rapat anggaran yang diunggah ke Youtube 20 November 2012. Dalam pengajuan anggaran, Dinas PU mencantumkan harga Rp 350 juta untuk scanning and filing electronic 2.450 lembar dokumen. Namun, anggaran tersebut belum termasuk manage service aplikasi online. “Kenapa kasih orang lain? Scanning kasih orang kita juga aja, Pak. Arsip elektronik Rp 350 juta. Bisa pakai orang dalam saja,” kata Basuki sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Dinas PU masih bisa menjawab saat ditanya seperti itu. Menurut jajaran Dinas Pekerjaan Umum, mereka lakukan itu karena tidak memiliki scanner. Ahok tentu semakin heran dinas sekelas provinsi tidak memiliki scanner. Ia mengatakan, printer saja saat ini sudah ada scannernya. Bahkan, penyimpanan file bisa dilakukan di gmail karena murah dan gratis.

Harga Rp 350 juta, menurut Ahok, memang termasuk kecil untuk APBD DKI Jakarta yang mencapai triliunan rupiah. Namun, dana tersebut bisa digunakan untuk hal lainnya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat miskin. “Kecil memang untuk uang kita. Untuk orang miskin, kerja 10 tahun pun tidak punya uang ini, Pak. Dia gaji 2,5 juta per bulan, 10 tahun baru Rp 300 juta,” ujarnya.
Setelah itu, jajaran Dinas PU sepakat untuk membeli alat scanning yang bisa untuk kertas ukuran A-3 seharga Rp 175 juta dan menghapus proyek tersebut. “Kemahalan A3 Rp 175 juta. Saya yakin kalau saya ke kantor Bapak, pasti punya printer yang besar itu. Masak enggak punya. Ini bisa langsung beli kan, enggak usah lelang,” ujarnya lagi. @koranfesbuk

 

Semoga bermanfaat.

Salam Krisma Fashion 

DEBAT GELAR INSINYUR, 11 ANGGOTA DPR KE JERMAN

JAKARTA - Baru saja Badan Kehormatan (BK) DPR menyatakan akan melakukan pengkajian ulang terhadap mekanisme kunjungan kerja (kunker) keluar negeri. Kembali, 11 anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR malah melakukan kunker ke luar negeri.

Tak tangung-tanggung, kali ini tujuan kunker mereka ke Jerman. Di negara panser tersebut, 11 anggota Baleg hanya melakukan study banding terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keinsinyuran.

"Kami ke Jerman untuk study banding UU Keinsinyuran. Dari 17 sampai 23 November. Dipimpin Sunardi Ayub," kata Ketua Baleg, Ignatius Mulyono, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (16/11/2012).

Kata dia, alasan utama dilakukanya kunker tersebut karena selama ini Indonesia belum memiliki dasar kompetensi yang jelas terkait dengan keinsinyuran.

"Karena insinyur Indonesia saat ini belum memiliki UU. Karena belum memiliki dasar kompetensi keinsinyuran oleh pihak asing tidak ditempatkan sepadan dengan insinyur luar negeri," tuturnya.

Selain itu, sambung Ignatius, Indonesia juga harus memiliki pakem yang jelas terkait dengan jenjang dari sarjana teknik ke gelar insinyur.

"Karena lususan Perguruan Tinggi itu S1 Sarjana Teknik itu perlu meningkat bisa disebut sebagai insinyur harus ada pendidikan dan pelatihan uji kompetensi. Jerman punya UU tentang itu. Yang sudah punya UU Keinsinyuran," terangnya.

Selama melakukan kunker ke Jerman, para wakil rakyat yang terhormat tersebut akan mendatangi beberapa tempat, diantaranya adalah kampus-kampus yang fokus memberikan pelajaran Teknik serta organisasi keinsinyuran disana.

"Kita bertemu lima lembaga. Lembaga dewan keinsiyuran, Perguruan Tinggi teknik. Kita juga akan mendatangi organisasi insiyur Jerman kalau di Indonesia Persatuan Insiyur Indonesia. Terakhir kita menemui lembaga-lembaga yang menggunakan keinsyiran," pungkasnya.

Sebelumnya, pada 3 September lalu, 22 anggota Baleg melakukan kunker ke Denmark dan Turki terkait perdebatan logo PMI.

MASYARAKAT INDONESIA DI JERMAN TOLAK DPR

JAKARTA - Kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR RI ke Jerman tampaknya akan kembali menuai protes keras dari berbagai kalangan.

Selain penolakan yang berasal dari dalam negeri, kunker 11 anggota Badan Legislasi (Baleg) juga mendapatkan penolakan dari luar negeri terutama mayarakat Indonesia di Jerman. Mereka yang tergabung Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman serta Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul ulama (NU) dan Watch Indonesia di Jerman menyatakan penolakanya.

"Merujuk pada tuntutan PPI Berlin/Jerman dan PCI NU Jerman atas kunjungan kerja DPR RI komisi I ke Jerman pada April 2012 lalu yang belum terpenuhi dan untuk mengantisipasi rencana Kunjungan Kerja ini, maka PPI Berlin, PCI NU Jerman dan Watch Indonesia menyatakan penolakan rencana kunjungan kerja tersebut," kata Ketua PCI NU Jerman, Suratno melalui rilisnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/11/2012).

PPI, PCI NU, serta Watch Indonesia berpendapat sebaiknya para anggota dewan tersebut lebih memfokuskan diri pada masalah-masalah di tanah air terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPR. Pasalnya, wakil rakyat di parlemen tersebut sedang mendapatkan sorotan dan kritikan tajam dari berbagai pihak.

"Hendaknya mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal yang akan mereka studi bandingkan dengan mengandalkan informasi-informasi serta kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait di dalam-negeri," paparnya.

Menurut Suratno, seharusnya para pejabat negara terutama DPR harus mampu melakukan penghematan anggaran.

"Hendaknya mereka memiliki sense of crises ditengah keterpurukan ekonomi bangsa dengan melakukan penghematan anggaran. Kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri merupakan bentuk pemborosan anggaran karena selama ini belum teruji efektivitas dan manfaatnya," ungkapnya.

Kata dia, pihaknya menuntut adanya transparansi atas kunker, berupa tujuan, biaya perjalanan, akomodasi, jadwal, materi-materi yang di bicarakan dan partner kerja di tempat tujuan.

Selain itu, masyarakat Indonesia di Jerman juga menuntut adanya publikasi hasil konkret dari kunker ke luar negeri yang selama ini dilakukan oleh DPR. Terutama dalam konteks kunjungan ke Jerman pada April 2012 lalu.

"Hal tersebut seharusnya dipublikasikan secara resmi yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas dari jauh-jauh hari, minimal 1 bulan sebelum keberangkatan," tegasnya.

KNPI Nilai MK Tak Miliki Semangat Nasionalisme

JAKARTA - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki semangat nasionalisme. Pasalnnya, keputusan MK terkait pembubaran BP Migas sangat sarat akan kepentingan politik pencitraan. Sementara semangat nasionalisme dan kedaulatan hanya dijadikan kedok semata tanpa melihat realitas yang sebenarnya terjadi didalam industri Migas.

“Saya menghimbau kepada seluruh publik harus bisa menahan diri dan bijak melihat situasi ini karena sektor migas menyentuh langsung kepada hajat hidup orang dan penyumbang terbesar didalam debvisa negara. Keputusan hukum MK hanyalah menyatakan inkonstitusional saja namun tidak membatalkan secara fungsional dan hanya dikaji dari aspek hukum tapi tidak secara aspek operasional dan budget,” ungkap Ketua Bidang ESDM DPP KNPI, Maman Abdurrahman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/11/2012).

“Oleh karena itu, pemerintah dalam harus segera mengeluarkan payung hukum untuk menyelamatkan aset-aset berharga negera yang berjumlah puluhan milliard dollar dan juga hajat hidup karyawan-karyawan BP Migas maupun KKKS yang berjumlah jutaan orang yang semuanya dibayar dari cost recovery, karena konsekwensi dari keputusan MK itu menyebabkan seluruh aktivitas di sektor migas dari sejak terbentuknya BP Migas adalah ilegal,” imbuhnya.

Bahkan, Maman menilai lembaga yang dipimpin oleh Mahfud MD itu justru dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu.

“Struktur hukum negara kita yang sangat tidak pasti yang bisa mengakibatkan iklim investasi yang tidak pasti. Dan wewenang MK melebihi wewenang Presiden yang pertanyaan saya adalah siapa pengontrol MK? apakah tidak menutup kemungkinan kalau tidak terjadi money politik didalam proses pengambilan keputusan di internal MK. Seperti halnya yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa diindikasikan terjadi penyalah gunaan wewenang dari BP Migas. Bisa saja MK sendiri diduga melakukan penyalah gunaan wewenang?,” kata dia.

Apalagi kata dia, keputusan MK tersebut seolah-olah memberikan angin segar kepada Pertamina sebagai perusahaan nasional untuk menjadi pemain dan juga sekaligus menjadi regulator. Jika demikian, tentunya kata dia, hal itu langkah mundur karena bertentangan dengan semangat reformasi.

“Kalau kita melihat fakta dan realitas yang ada bahwa manajemen Pertamina juga masih harus diperbaiki karena masih jauh dari profesional dan diduga hanya dijadikan oknum mafia minyak besar sebagai sapi perahan untuk kepentingan Pilpres 2014,” jelas dia.

Bagi dia, peran BP Migas selama kurang lebih 10 tahun ini tentu sudah cukup meberikan manfaat besar dan penyumbang devisa negara. Maka, pengawalan terhadap pemberian kesempatan pengusaha nasional, melakukan pengawasan dan penghematan cost budget, peningkatan produksi gas, membangun upaya untuk iklim yang kondusif, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak negeri untuk berkiprah di negara sendiri tanpa mengesampingkan aspek kualitas seharusnya dijadikan salah satu pertimbangan didalam keputusan MK.

Disamping itu, kata dia, para ahli-ahli di migas baik dari dalam pemerintah, akademisi, praktisi, pengusaha dan lainnya seharusnya dilibatkan agar tidak menimbulkan "gempa" didalamn industri migas terebut.

“Yang juga merupakan produk dari reformasi, yang tentunya tidak bisa hanya diputuskan sepihak begitu saja. Yang tentunya akan mengakibatkan kepanikan massal kurang lebih 300 perusahaan migas baik asing maupun lokal. Dan juga begitu banyak proses-proses persetujuan yang akan terhambat dan mundur akibat dari keputusan MK ini justru akan semakin membuat produksi kita menurun,” pungkasnya.

MALAYSIA LECEHKAN PEMERINTAH INDONESIA

JAKARTA - Tindakan tiga oknum polisi diraja Malaysia yang memperkosa TKW Indonesia merupakan bentuk pelecehan terhadap Pemerintah RI. Hal ini disampaikan anggota Pansus Revisi UU Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU TKI di LN) Poempida Hidayatulloh hari ini di Jakarta.

Menurut Poempida, tindakan tiga oknum polisi diraja Malaysia jelas-jelas melanggar fungsi dan kewenangan polisi sebagai institusi penegak hukum di sebuah negara. Seharusnya mereka melindungi TKW bukan malah melecehkannya. Pelecehan-pelecehan seperti yang terlihat dari iklan penawaran TKI, baik di Malaysia dan di Singapura. Di Malaysia tidak hanya dilecehkan dari masalah iklan saja, tetapi juga diperkosa oleh oknum polisi Malaysia.

"Mutlak bagi penegak hukum di Malaysia untuk segera mengambil langkah konkret terhadap pelaku pemerkosaan berdasarkan hukum yang berlaku," tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/11/2012).    

Poempida mengatakan situasi dan kondisi pada saat ini adalah "Darurat Perlindungan TKI/WNI di Luar Negeri".

Sebagaimana amanat konstitusi, adalah tanggung jawab negara, dalam hal ini Pemerintah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, di mana pun mereka berada. 

Apalagi sudah banyak bukti yang dapat dilihat dengan kasat mata bahwa memang terjadi proses degradasi penghormatan kepada para TKI dari masyarakat di negara-negara tujuan yang sudah menjadi berdampak sistemik.

“Proses hukum harus benar-benar dilakukan secara mumpuni, bukan saja hanya pencitraan atau sebagai "pemadam kebakaran". Oleh karena itu pemerintah harus cepat menangani masalah ini dengan tegas,” tegas politisi Partai Golkar.

Menanggapi rangkaian permasalahan TKI di Malaysia, anggota Komisi IX DPR dari fraksi yang sama, Aditya Moha, meragukan komitmen pemerintah dalam melindungi TKI.

"Pemerintah nampaknya perlu meredefinisikan makna berkeindonesiaan, jika kita tidak memperdulikan persoalan ini,” tegasnya.

Aditya mengatakan persoalan TKI bukan kali pertamanya di luar negeri khususnya di Malaysia. Sebelumnya kita melihat adanya iklan TKI di Malaysia. Sekarang ada permasalahan pemerkosaan TKW kita oleh aparat kepolisian diraja Malaysia. Menurut dia, hal ini sudahsangat melecehkan kedaulatan NKRI dan juga pelanggaran HAM terhadap para TKI yang ada di Malaysia.

“Kedaulatan RI sudah dilecehkan, sehingga pemerintah RI harus segera melakukan langkah konkret ke pemerintah Malaysia,” tegas politisi Partai Gokar dari Manado.

Kedua politisi Partai Golkar mendesak pemerintah perlu bertindak tegas kepada pemerintah Malaysia dan mendesak masalah tersebut harus diproses secara hokum. Selain itu, keduanya juga mendesak agar pemerintah melakukan advokasi yang maksimal kepada para TKI ini. “Jadikan para TKI ini mitra, bukan sekedar obyek," ujarnya.

PORLI REBUT KASUS KORUPSI PNKB DENGAN KPK

JAKARTA - Mabes Polri membantah pihaknya berebut kewenangan penyidikan dengan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek Plat Nomor Kendaraan Bermotor (PNKB) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

"Enggak, enggak ada (berebut kewenangan). Kita kan punya kewenangan yang sama, silakan siapa yang mau menyidik, sama saja," ujar Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Saat ditanya apakah kasus tersebut akan dilimpahkan ke KPK seperti kasus simulator SIM, Sutarman mengaku masih belum dapat memastikan siapa yang akan mengambil alih penyidikan kasus tersebut.

"Nanti kita lihat saja, kan kita (KPK dan Polri) punya satu kerjasama yang baik antarinstitusi," pungkasnya.

Diketahui, selain proyek pengadaan simulator SIM senilai Rp196 miliar, diduga ada dua proyek lain di Korlantas Polri pada 2011 lalu, yakni proyek PNKB senilai Rp500 miliar dan STNK-BPKB dengan nilai Rp300 miliar. Ketiga proyek ini diduga sarat unsur korupsi.

MISTERI MASA LALU SUKU MAYA TERUNGKAP

Kuil Tikal milik suku Maya (foto: Live Science)

WASHINGTON - Suku Maya kian populer terkait dengan kalendernya yang menyebut 21 Desember 2012 sebagai akhir dari siklus penanggalan atau kiamat. Kelompok yang mendiami semenanjung Yukatan, Amerika Tengah ini terus menjadi perhatian ilmuwan untuk meneliti tentang sejarah suku Maya kuno.

Kali ini, peneliti mencoba menyingkap rahasia suku Maya kuno dengan pendekatan ilmu pengetahuan tanah modern. Dilansir Eurekalert, Selasa (13/11/2012), setelah berkembangnya suku Maya sejak tahun 1000 sebelum masehi, suku ini menjadi masyarakat Pra-Columbus yang paling maju di Amerika. Mereka berkembang dan hidup di kota hutan yang dihuni puluhan ribu orang, seperti yang ada di Tikal National Park Guatemala.

Akan tetapi, sejak mencapai puncaknya antara 250 sampai 900 masehi, peradaban Maya mulai berkurang dan meninggalkan jejak misteri abadi bagi para ilmuwan. Untuk itulah, tim peneliti yang dipimpin Richard Terry dari Brigham Young University meneliti dan melaporkan temuannya dalam Soil Science of America Journal (SSSA-J).

Peneliti melakukan analisis pertanian pada tanaman jagung di tanah Tikal. Di wilayah Tikal ini, ilmuwan tidak heran untuk menemukan produksi jagung yang besar di daerah dataran rendah, yang kemungkinan erosi cenderung kecil serta cocok untuk komunitas yang diestimasi berjumlah 60 ribu orang.

Peneliti menemukan ada bukti erosi di lereng tanah bagian atas. Ini menunjukkan bahwa pertanian menyebar ke area yang curam. Apabila pertanian suku Maya ini menyebabkan erosi yang besar, maka hilangnya tanah akhirnya dapat melemahkan kemampuan suku Maya untuk menanam tanaman pangan.

Temuan ini merupakan informasi terbaru terkait artefak yang ada di tanah. Arkeolog mampu mempelajari peradaban suku Maya masa lalu. Karya seni dan bangunan dapat runtuh dari waktu ke waktu serta hutan pada akhirnya menyembunyikan ladang pertanian kuno.

Richard menjelaskan, misalnya, sebagian besar hutan vegetasi asli Tikal menggunakan jalur fotosintesis yang disebut C3, sementara jagung menggunakan jalur yang disebut C4. Maka, bahan organik tanah ini berasal dari dua jalur yang berbeda, yang memungkinkan peneliti membuat kesempulan tentang jenis-jenis tanaman yang tumbuh di tanah tersebut.

Dengan menganalisis tanah di berbagai wilayah Tikail serta melihat lapisan yang terbentuk di tanah, Richard dan rekannya mampu memetakan di mana daerah produksi jagung kuno. Praktek pertanian masa lalu ini selalu menarik bagi para arkeolog.

Richard mengungkapkan, penelitian ini justru menambah rasa ingin tahu yang besar pada peneliti terkait bagaimana suku Maya kuno mampu mempertahankan hidup mereka. Lalu, apakah perlakuan mereka terhadap tanah merupakan faktor di mana mereka mengalami kegagalan?

"Alat-alat ini membuka kita untuk berpikir tentang dunia yang kita belum pikirkan sebelumnya. Kami telah mengubah paradigma di antara para arkeolog," pungkas Richard. (fmh)

ANGGOTANYA DISEBUT MINTA JATAH, FRAKSI PAN AKAN SOMASI DAHLAN

Kasus yang dibeberkan Dahlan Iskan tentang pemerasan anggota DPR terhadap BUMN, ternyata berbuntut panjang. Fraksi PAN DPR RI akan mensomasi Menteri BUMN ini, pasalnya mereka tidak terima Anggota DPR dari Fraksi PAN, M Ikhlas El Qudsi (MIEQ), namanya disebut ikut meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airline.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI, Viva Yoga Mauladi, menyatakan MIEQ akan mendatangi Badan Kehormatan DPR, pada Senin, (12/11). "Maksud kedatangannya untuk melakukan konfirmasi dan meminta copy surat Meneg BUMN, Dahlan Iskan ke BK, terkait kebenaran nama saudara MIEQ, anggota FPAN dalam surat tersebut," ungkap Viva. Jika nama MIEQ terdapat dalam laporan tersebut, maka Ikhlas akan mengajukan somasi terhadap Dahlan untuk meminta maaf secara terbuka. (KF-NAP/Vey/Viva)

SEPATU EMAS EURO 2012 SAMPAI KE TANGAN TORRES

Sejak Juni lalu, Fernando Torres terus menantikan hadiah Golden Boot (sepatu emas) yang menjadi haknya berkat torehan tiga gol sepanjang gelaran Euro 2012. Lima bulan berselang, hadiah tersebut akhirnya diterima striker berjuluk El Nino  itu.
 
Torres berhak atas hadiah sepatu emas berkat keberhasilan menjadi top skorer Euro 2012 do Polandia dan Ukraina. Dalam kurun 189 menit bermain bersama Timnas Spanyol, dia mampu membukukan tiga gol.

Torehan Torres memang serupa dengan milik Mario Gomez (Jerman), Mario Balotelli (Italia), cristiano Ronaldo (Portugal), Alan Dzagoev (Rusia) serta Mario Mandzukic (Kroasia). Namun, menurut catatan durasi bermain di lapangan, Torres paling sedikit di antara pesaingnya itu.

Pada Selasa petang (6/11), hadiah yang dinanti Torres akhirnya tiba di Stamford Bridge. Dia pun mengaku gembira, sekaligus memaparkan arti penting penghargaan itu bagi kariernya. Meski tak lebih penting ketimbang gelar juara Euro 2012 yang diraihnya bersama La Furia Roja.

"Penghargaan ini bukan satu-satunya yang kalian incar di turnamen. Aku datang bukan untuk merebut gelar individu. Penghargaan ini aku raih berkat penampilan apik tim hingga berhasil mencapai final. Sebagai striker, tentu aku memiliki banyak kesempatan mencetak gol. Tapi penghargaan ini bukan yang kucari. Ini hanya hadiah dari turnamen," tutur Torres.

Torres sendiri mengakui, sederet gelar yang diraihnya pada musim panas lalu membuat rasa percaya dirinya kian meninggi dalam menyambut musim baru. Terlebih setelah melalui musim yang sulit bersama Chelsea.

"Setahun setengah aku melalui masa sulit. Tapi setelah menjuarai Euro 2012, meraih Golden Boot, Liga Champions dan Piala FA, itu semua sangat berarti buatku," pungkas dia.

AKHIRNYA SOEKARNO DAN HATTA DI AKUI JADI PAHLAWAN

JAKARTA - Presiden Pertama RI, Soekarno, dan Wakilnya, Mohammad Hatta, akan dianugerahkan pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Beliau akan dianugrahi pahlawan nasional," ujar Menko Polhukam, Djoko Suyanto di Pangkalan Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Djoko mengatakan bahwa penganugerahan akan diberikan melalui keluarga Soekarno dan Hatta esok hari bertempat di Istana Negara Jakarta pada pukul 11.00 WIB.

"Keputusan Presidennya akan ditandatangani sore ini," tuturnya.

Dalam penganugerahan esok hari, sambung Djoko, Presiden akan menjelaskan alasan mengapa kedua proklamator tersebut mendapat gelar pahlawan nasional.

"Alasannya kenapa, besok Presiden akan memberikan sambutan khusus, mengapa layak mendapatkan gelar. Kedua tokoh inilah yang akan mendapat gelar tahun ini," kata Djoko.

(teb)

Jokowi Sidak, Staf Lurah Panik

JAKARTA (Pos Kota) – Seluruh pegawai di Kelurahan Senen dibuat panik Gubernur DKI, Joko Widodo yang menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke kantor pelayanan masyarakat tersebut, Selasa (23/10/2012).
Orang nomor satu di ibukota ini mendapati banyak loket-loket layanan masyarakat seperti E-KTP belum dibuka dan kantor masih kosong. Melihat kedatangan mantan Walikota Solo yang akrab disapa Jokowi ini, seorang staf kelurahan yang mengenakan seragam coklat tampak panik. Sakin paniknya, staf tersebut kesulitan membuka pintu meski kunci telah di tangan.
Untuk meredakan ketegangannya, Jokowi bertanya pada staf tersebut dimana Lurah Senen dan Sekretaris Lurah. Lalu staf itu menjawab, “Lurah lagi keliling wilayah Pak. Sekretaris lagi ikut diklat, Pak,” katanya pelan. “Lurahnya keliling wilayah mana,” tanya Jokowi. Jawab staf lurah, “Nggak tahu, Pak.” Melihat pintu ruangan tak kunjung terbuka, akhirnya Jokowi yang memakai jas hitam dan celana hitam, kemeja putih, langsung menuju ke lantai atas tempat pelayanan umum. Disana terlihat ruangan tersebut kosong, tidak ada staf kelurahan satupun.
Melihat itu, Jokowi hanya terdiam sambil geleng-geleng kepala. Dia tidak bertanya satu kalimat pun. Setelah meninjau ruangan kosong tersebut, Jokowi langsung ke bawah lagi untuk melihat apakah ruangan pelayanan E-KTP sudah bisa dibuka.
Ternyata belum terbuka juga, sehingga akhirnya Jokowi duduk di salah satu kursi lipat berwarna hitam. Selang beberapa menit menunggu, akhirnya staf tersebut bisa membuka pintunya. Lalu Jokowi minta staf itu melakukan simulasi E-KTP. Lalu, Jokowi langsung ke luar kantor yang disambut dengan warga di sekitar kantor Kelurahan Senen.
Sidak Jokowi dilanjutkan ke kantor Kecamatan Senen. Sayangnya, kantor Kecamatan Senen telah pindah, sehingga Jokowi tidak bisa melihat dan bertemu langsung pasa staf kecamatan tersebut. Sidak dilanjutkan ke Kantor Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kantor Kecamatan Cempaka Putih.
(guruh/sir)

Rossi Puas Finish Urutan Ke Lima

SEPANG – Valentino Rossi kembali membuktikan kepiawaiannya membalap di trek basah. Start dari posisi ke-11, The Doctor berhasil finis kelima di Sirkuit Sepang yang diterjang badai.

Hasil ini seolah mengingatkan publik MotoGP akan keberhasilannya di Sirkuit Le Mans pada MotoGP Prancis di mana saat itu Rossi berhasil mengakhiri dahaga podium dengan finis kedua.

Andai juara dunia tujuh kali berusia 33 tahun ini tidak terganggu pandangannya oleh helm yang berkabut, bukan tidak mungkin raihan The Doctor di MotoGP Malaysia bisa lebih baik lagi.

Apalagi patut diingat pula bahwa pada lap kesembilan pada balapan tersebut, Rossi hampir tergelincir di tikungan kesembilan. Gara-gara hal ini, Rossi kehilangan waktu hampir lima detik dan membuat asanya meraih podium melayang.

“Balapan kami tidaklah buruk karena start saya bagus kendati berada jauh di belakang dan saya pun mampu melaju cukup cepat,” kata Rossi seperti dikutip dari Motor Cycle News.

“Saya sempat bersaing dengan Dovizioso dan Stoner hingga sayangnya saya bermasalah dengan helm yang mulai berkabut,” kata Rossi.

“Padahal, di kondisi seekstrem itu, dengan cahaya yang minim, dan begitu banyak genangan, situasinya jelas teramat sangat sulit,” kata Rossi.
(auz)