KNPI Nilai MK Tak Miliki Semangat Nasionalisme

JAKARTA - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki semangat nasionalisme. Pasalnnya, keputusan MK terkait pembubaran BP Migas sangat sarat akan kepentingan politik pencitraan. Sementara semangat nasionalisme dan kedaulatan hanya dijadikan kedok semata tanpa melihat realitas yang sebenarnya terjadi didalam industri Migas.

“Saya menghimbau kepada seluruh publik harus bisa menahan diri dan bijak melihat situasi ini karena sektor migas menyentuh langsung kepada hajat hidup orang dan penyumbang terbesar didalam debvisa negara. Keputusan hukum MK hanyalah menyatakan inkonstitusional saja namun tidak membatalkan secara fungsional dan hanya dikaji dari aspek hukum tapi tidak secara aspek operasional dan budget,” ungkap Ketua Bidang ESDM DPP KNPI, Maman Abdurrahman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/11/2012).

“Oleh karena itu, pemerintah dalam harus segera mengeluarkan payung hukum untuk menyelamatkan aset-aset berharga negera yang berjumlah puluhan milliard dollar dan juga hajat hidup karyawan-karyawan BP Migas maupun KKKS yang berjumlah jutaan orang yang semuanya dibayar dari cost recovery, karena konsekwensi dari keputusan MK itu menyebabkan seluruh aktivitas di sektor migas dari sejak terbentuknya BP Migas adalah ilegal,” imbuhnya.

Bahkan, Maman menilai lembaga yang dipimpin oleh Mahfud MD itu justru dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu.

“Struktur hukum negara kita yang sangat tidak pasti yang bisa mengakibatkan iklim investasi yang tidak pasti. Dan wewenang MK melebihi wewenang Presiden yang pertanyaan saya adalah siapa pengontrol MK? apakah tidak menutup kemungkinan kalau tidak terjadi money politik didalam proses pengambilan keputusan di internal MK. Seperti halnya yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa diindikasikan terjadi penyalah gunaan wewenang dari BP Migas. Bisa saja MK sendiri diduga melakukan penyalah gunaan wewenang?,” kata dia.

Apalagi kata dia, keputusan MK tersebut seolah-olah memberikan angin segar kepada Pertamina sebagai perusahaan nasional untuk menjadi pemain dan juga sekaligus menjadi regulator. Jika demikian, tentunya kata dia, hal itu langkah mundur karena bertentangan dengan semangat reformasi.

“Kalau kita melihat fakta dan realitas yang ada bahwa manajemen Pertamina juga masih harus diperbaiki karena masih jauh dari profesional dan diduga hanya dijadikan oknum mafia minyak besar sebagai sapi perahan untuk kepentingan Pilpres 2014,” jelas dia.

Bagi dia, peran BP Migas selama kurang lebih 10 tahun ini tentu sudah cukup meberikan manfaat besar dan penyumbang devisa negara. Maka, pengawalan terhadap pemberian kesempatan pengusaha nasional, melakukan pengawasan dan penghematan cost budget, peningkatan produksi gas, membangun upaya untuk iklim yang kondusif, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak negeri untuk berkiprah di negara sendiri tanpa mengesampingkan aspek kualitas seharusnya dijadikan salah satu pertimbangan didalam keputusan MK.

Disamping itu, kata dia, para ahli-ahli di migas baik dari dalam pemerintah, akademisi, praktisi, pengusaha dan lainnya seharusnya dilibatkan agar tidak menimbulkan "gempa" didalamn industri migas terebut.

“Yang juga merupakan produk dari reformasi, yang tentunya tidak bisa hanya diputuskan sepihak begitu saja. Yang tentunya akan mengakibatkan kepanikan massal kurang lebih 300 perusahaan migas baik asing maupun lokal. Dan juga begitu banyak proses-proses persetujuan yang akan terhambat dan mundur akibat dari keputusan MK ini justru akan semakin membuat produksi kita menurun,” pungkasnya.